Perjanjian jual beli online pada prinsipnya sama dengan perjanjian jual beli konvensional. Bedanya hanya pada medianya, dimana antara penjual dengan pembeli tidak bertemu secara langsung (tatap muka) dan pembayaran serta penyerahan barang ditentukan sesuai kesepakatan pada ketentuan pasal 1458 KUH Perdata. Permasalahan yang akan diteliti adalah konstruksi hukum dalam jual beli online dengan pembayaran COD serta tanggungjawab para pihak yang terlibat dalam jual beli online tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa konstruksi hukum jual beli online yang dibuat dalam suatu kontrak elektronik melalui sistem elektronik merupakan perwujudan dari kesepakatan para pihak sebagaimana rumusan pasal 47 PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012. Dengan sahnya kontrak elektronik maka berlakulah ketentuan pasal 1338 KUH Perdata dimana perjanjian yang dibuat sah akan mengikatpara pihak, sehingga timbul hak dan kewajiban dimana penjual wajib mengirimkan barang yang dipesan dan pembeli harus membayar harga yang telah disepakati. Oleh karena dilakukan secara online, maka pengiriman barang membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu jasa ekspedisi. Dengan demikian terdapat tiga tanggungjawab yang berbeda yaitu bagi penjual bertanggungjawab atas kesesuaian barang yang telah dipesan, pembeli bertanggungjawab terhadap pembayaran barang, dan ekspedisi bertanggungjawab mengantarkan barang dengan selamat.

Kata Kunci : Cash On Delivery (COD), ekspedisi, transaksi elektronik, kontrak elektronik