Penelitian ini menganalisis secara yuridis komparatif terhadap sistem peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia dan Inggris. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menelaah perbedaan landasan filosofis, prosedur pelaksanaan perkawinan, sistem pencatatan, ketentuan perceraian, serta norma-norma hukum yang berlaku di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan fundamental dalam sistem hukum perkawinan kedua negara, di mana Indonesia menganut sistem yang kental dengan nilai-nilai religius dan pluralistik, sementara Inggris menerapkan pendekatan sekular dan liberal. Perbedaan ini terlihat pada pengaturan batasan usia perkawinan, poligami, perkawinan sejenis, dan perkawinan beda agama. Sistem pencatatan perkawinan Indonesia menganut dualisme dengan Kantor Urusan Agama untuk Muslim dan Catatan Sipil untuk non-Muslim, sedangkan Inggris memiliki sistem pencatatan terpadu melalui General Register Office. Prosedur perceraian di Indonesia masih membedakan antara cerai talak dan cerai gugat dengan persyaratan alasan tertentu, sementara Inggris telah menerapkan sistem no-fault divorce. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam harmonisasi hukum perkawinan akibat globalisasi, terutama terkait pengakuan perkawinan lintas yurisdiksi. Diperlukan pendekatan holistik dan pengembangan kerangka hukum internasional yang komprehensif untuk menciptakan kepastian hukum bagi perkawinan lintas negara.