Latar Belakang. Studi ini membahas berbagai permasalahan yang di hadapi pekerja perempuan, termasuk perjanjian kerja, fasilitas transportasi antar-jemput, hak atas cuti menstruasi, serta aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Kabupaten Majalengka terutama untuk memastikan terpenuhinya hak-hak tenaga pekerja perempuan serta hambatan yang di hadapi oleh pekerja perempuan di Kabupaten Majalengka dalam memperoleh Perlindungan Hukum.
Metode. Jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad penelitian yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji data sekunder terlebih dahulu, yang selanjutnya dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui studi lapangan.
Hasil. Hasil analisis perlindungan pekerja perempuan di Kabupaten Majalengka sesuai dengan Undang - Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah dilaksanakan, tetapi masih terdapat hak-hak yang belum dipenuhi.
Kesimpulan. Perlindungan terhadap pekerja perempuan di Kabupaten Majalengka menghadapi beberapa kendala, Pemerintahan daerah melalui DISNAKER (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM)Kabupaten Majalengka belum sepenuhnya menerapkan peraturan tentang Hak-hak yang dimiliki oleh pekerja perempuan.
Implementasi. Idealnya, Peraturan Daerah Nomor. 9 Tahun 2022 tentang Ketenagakerjaan memuat ketentuan mengenai hak-hak pekerja perempuan, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, pada kenyataannya masih banyak pekerja perempuan yang belum mengetahui hak-hak yang seharusnya mereka peroleh.