Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima yang ada di Jalan Fatahillah Weru. Meski sudah diresmikan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, namun pada realitasnya Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap beraktivitas di tempat terlarang. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam mengatasi masalah mengenai penertiban pedagang kaki lima di Jalan Fatahillah Weru. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teori George C. Edward III dalam Agustino (2016) yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pemilihan informan kunci yaitu Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dan informan pendukung yaitu Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat sekitar, kemudian penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpuan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari studi kepustakaan/literature dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi). Analisis data yang dilakuka dengan tahapan-tahapan yaitu reduksi, display data atau penyajian data dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Penertiban di Kabupaten Cirebon sudah dilakukan dengan baik tetapi belum optimal, dikarenakan memang belum terlaksananya pengawasan dan penertiban. Kemudian mempunyai faktor pendukung seperti sumber daya manusia yang tercukupi, fasilitas yang mencukupi, dan pihak yang selalu berkoordinasi dan faktor penghambat yaitu para pelaksana yang tidak mau mengambil resiko, pedagang kaki lima yang tidak taat hukum, dan tidak adanya lahan untuk relokasi. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Meningkatkan Penertiban di Kabupaten Cirebon sudah baik dilakukan tetapi belum optimal dikarenakan belum berjalannya pelaksanaan penertiban dan pemindahan pedagang kaki lima yang memang belum ada lahan baru.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL)