Kebijakan Kementerian Hukum Dan HAM merupakan dasar sebuah rencana yang dilakukan oleh pejabat. Rutan Klas I Cirebon merupakan tempat tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Kelebihan kapasitas menimbulkan berbagai persoalan di Rutan dan Lapas, seperti tidak berlangsungnya tujuan utama dari Rutan dan Lapas tersebut, yakni pembinaan terhadap narapidana serta dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan kapasitas tersebut. Kelebihan kapasitas ini di akibatkan banyaknya kriminalitas dengan berbagai faktor salah satunya faktor Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui alasan dan penyebab kelebihan kapasitas, dan untuk mengetahui Kebijakan Kementerian Hukum dan Ham dalam mengantisipasi kelebihan kapasitas di Rutan Klas I Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang mana pengambilan data dilakukan secara in action pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Analisa data pemecahan masalah yang diteliti dengan observasi, wawancara, dan permohonan data. Lalu dibuat kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian. Dalam Rutan Klas I Cirebon menggunakan program-program pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 seperti pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Kata Kunci : Kebijakan Kemenkumham, Mengantisipasi, Kelebihan Kapasitas