Tanda tangan elektronik pada zaman ini banyak sekali dipraktikan dalam
sebuah perjanjian atau pengesahan sebuah dokumen. Dalam notaris, tanda tangan
basah masih digunakan untuk pengesahan sebuah akta. Tanda tangan basah sudah
diakui keabsahannya dalam sebuah akta notaris, namun tanda tangan elektronik
dalam pengesahan akta notaris masih belum diakui keabsahannya sehingga perlu
dilakukannya analisa terkait hakikatnya agar dapat diargumentasikan secara
hukum sehingga tanda tangan elektronik dapat mempunyai kedudukan dalam
sertifikat elektronik dan hukum acara perdata.
Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah keabsahan tanda
tangan elektronik dalam pengesahan akta yang dibuat oleh notaris ditinjau dari
Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik dan Peraturan pemerintah
Nomor 82 Tahun 2012, dan hambatan dalam penerapan tanda tangan elektronik
dalam pengesahan akta yang dibuat oleh notaris. Tujuan penelitian ini untuk
menganalisis dan mengetahui keabsahan dan hambatan pada tanda tngan
elektronik dalam ppengesahan akta yang dibuat oleh notaris.
Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang memfokuskan
pada teori dan perundang-undangan. Keabsahan tanda tangan elektronik dalam
akta notaris, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Informasi dan
transaksi elektronik dan Undang-Undang Jabatan notaris masih belum bisa diakui
secara hukum Sehingga dalam pengesahan akta notaris belum memberikan
jaminan kepastian hukum yang kuat karna pada Pada Pasal 16 ayat (1) huruf m
Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa seorang notaris harus
membacakan akta dihadapan penghadap dan para saksi.

Kata Kunci: Keabsahan, Tandatangan Elektronik, Akta Notaris