Dalam proses pembangunan untuk kepentingan umum dikenal istilah
konsinyasi. Apabila dalam musyawarah kesepakatan tentang pemberian
kompensasi tidak tercapai kesepakatan, maka kompensasi tersebut dititipkan ke
Pengadilan Negeri setempat yang disebut dengan konsinyasi. Adapun rumusan
masalah terhadap penelitian ini adalah bagimana bentuk perlawanan terhadap
penetapan konsinyasi no.3/pdt.p.kons/2021/pn sbr pada kasus kompensasi sutet di
Desa Galagamba? dan faktor apa yang menjadi dasar sumber kekuatan untuk
mengajukan perlawanan pada penetapan konsinyasi no 3/pdt.p.kons/2021/pn sbr?.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk perlawanan
terhadap penetapan konsinyasi no. 3/pdt.p.kons/2021/pn sbr pada kasus
kompensasi sutet, dan untuk mengetahui dan memahami faktor yang menjadi
dasar sumber kekuatan untuk mengajukan perlawanan pada penetapan konsinyasi
no. 3/pdt.p.kons/2021/pn sbr. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum
yuridis empiris yaitu penelitian yang didasarkan atas data primer yang diperoleh
langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, perlawanan yang
dilakukan oleh masyarakat desa Galagamba melalui jalur litigasi yaitu
mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Sumber.
Kedua Faktor yang menjadi kekuatan masyarakat untuk melakukan
gugatan adalah besaran kompensasi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh
masyarakat.
Simpulan dari penelitian ini adalah perlawanan yang dilakuakn masyarakat
tidak melalui Tindakan anarkis dan membahayakan melainkan melalui gugatan
perbuatan melawan hukum, masyarakat melakukan perlawanan karena faktor
besaran kompensasi yang diberikan tidak sesuai keinginan masyarakat.

Kata Kunci: Konsinyasi, Kompensasi, Perlawanan