Air tanah adalah air yang tersimpan di dalam lapisan batuan yang
mengalami penambahan secara terus menerus oleh alam. Pengambilan air tanah
secara berlebihan, menguras cadangan sumber daya air tanah dalam jangka
waktu singkat, mengakibatkan berbagai dampak. Dalam penelitian ini membahas
bagaimanakah pengaturan mengenai pemanfaatan air tanah di Kabupaten
Cirebon dan bagaimanakah upaya pemerintah dalam menangulangi ancaman
akibat eksploitasi air tanah. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui
pengaturan mengenai pemanfaatan air tanah di Kabupaten Cirebon dan untuk
mengetahui upaya pemerintah dalam menangulangi ancaman akibat eksploitasi
air tanah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris.
Bahwa pengaturan mengenai dasar hukum pemanfaatan, pengambilan
dan perlindungan air tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang Pengairan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 97 tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Pengelolaan Air Tanah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Tanah agar keberlanjutan ketersediaan air
tanah tetap terjaga maka hal tersebut menjadi dasar hukum ESDM Wilayah 7
Cirebon.
Upaya Pemkab Cirebon melalui ESDM Wilayah 7 Cirebon dalam
menangulangi ekspoloitasi air tanah yang berlebihan tentunya menggunakan
peraturan mengenai air tanah. Dalam penerapannya di Kabupaten Cirebon, dari
hasil penelitian penulis banyak perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan
bisnisnya mengeksploitasi air tanah berlebihan, jadi sanksi beradasarkan Pasal
61 dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Air Tanah, hal tersebut agar berbagai kegiatan bisnis di Kabupaten
Cirebon tidak mengeksploitasi air tanah berlebihan.
Dalam pelaksanaan peraturan air tanah masih banyak ditemui
pelanggaran peraturan yang diterapkan oleh Pemkab Cirebon baiknya untuk
penegak hukum lebih tegas agar tidak ada perusahaan yang melanggar.
Begitupula perusahaan yang menggunakan air tanah harus sadar dalam
pengambilan air tanah. Dalam menanggulangi eksploitasi air tanah yang
berlebihan Pemkab Cirebon harus lebih tegas dalam pengawasaan dan
pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melanggar aturan mengenai air
tanah agar tidak ada perusahaan yang melanggar.

Kata kunci: Air Tanah, Perizinan, Cirebon