Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya. Penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pelayanan dan bantuan yang berhubungan dengan kedisabilitasannya dari pihak pemerintah. Penyandang disabilitas harus berpartisipasi didalam keseluruhan tahapan dan proses pelayanan di Unit Pelaksana Teknik Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan, dan Loka Bina Karya. Untuk memperoleh kesempatan pelayanan bantuan dari Unit Pelaksana Teknik Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan, dan Loka Bina Karya dan menemukan kembali kemampuan fungsional, mengembangkan secara tepat dan mereka harus memiliki kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun ternyata belum dapat dinikmati sepenuhnya karena keterbatasan tenaga, sarana, prasarana dan lain-lainnya. Pada Unit Pelaksana Teknik Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan, dan Loka Bina Karya, penelitian yang dilakukan mencoba mendeskripsikan bagaimana upaya pelayanan publik bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas fisik yang di dalamnya masih terkendala oleh masalah seperti kurangnya anggaran dalam memberikan bantuan sosial dan alat bantu yang belum maksimal.
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penentuan informan menggunakan purposif dan snowball. Adapun sumber data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data studi literatur dan studi lapangan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Landasan teori yang digunakan adalah teori Pelayanan Publik menurut Fitzsimmons dalam buku Reformasi Peayanan Publik 2014 yang didalam nya terdapat 5 indikator yaitu Reliability, Tangibles, Responsiveness, Assurance dan Empati.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Pelayanan Unit Pelaksana Teknik Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan, dan Loka Bina Karya (Studi Kasus tentang Pelayanan Kepada Penyandang Disabilitas Fisik di Dinsos Kota Cirebon) belum maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan seperti anggaran yang terbatas dan sulitnya bertemu dengan keluarga penyandang disabilitas fisik. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Sosial yaitu menegosiasi waktu dengan pemerintah pusat agar cepat diberikan dan berkoordinasi dengan jejaring setempat untuk membantu memantau keluarga penyandang disabilitas fisik.

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Disabilitas Fisik