Peneliti dalam skripsi ini dilatar belakangi adanya kasus prasarana, fasilitas, serta
utilitas pada perumahan Greenland Sendang Residence yang tidak memenuhi
standar perumahan subsidi. Penelitian ini berusaha menggali akibat hukum yang
ditimbulkan.

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Penerapan
Sanksi Terhadap Developer Yang Tidak Memberikan Fasilitas Umum Kepada
Konsumen? (2) Bagaimanakah Upaya Konsumen Untuk Mendapatkan Hak Berupa
Fasilitas Umum Sesuai Yang Dijanjikan Oleh Developer?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik
pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data
digunakan dalam penelitian ini adalah Trianggulasi yang menggabungkan dari dua
teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penerapan sanksi terhadap Developer
yang tidak memberikan fasilitas umum kepada konsumen yakni : Sanksi yang
diberikan kepada pihak developer yang tidak memberikan fasilitas tanah yang
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yakni bisa berupa denda
hingga 5 milyar. Upaya Konsumen Untuk Mendapatkan Hak Berupa Fasilitas
Umum Sesuai Dengan Yang Dijanjikan Oleh Developer berupa : Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 Yang mana warga perumahan yang diteliti tersebut
menyatakan protes kepada pihak Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten
Cirebon terkait tukar guling tanah yang harus segera dilakukan oleh pihak
developer.

Kata kunci: Perizinan pembangunan perumahan, Tanggung Jawab Hukum,
Upaya Konsumen.