Implementasi Program Kabupaten Layak Anak adalah suatu langkah untuk mewujudkan sebuah lingkungan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha. Latar belakang penelitian adalah terdapat hambatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Majalengka . Tujuan penelitian untuk menganalisa implementasi kebijakan pembentukan Kabupaten Layak Anak, menganalisa faktor-faktor pendukung penghambat dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan program kabupaten layak anak di Kabupaten Majalengka.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus ( case study ). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara kepada pelaksana yang terlibat dalam program kabupaten layak anak, dan dokumentasi seperti dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan arsip. Analisis data dalam penelitian ini yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Dan Penarikan Simpulan. Teori penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980) antara lain : 1) Komunikasi 2) Sumber daya 3) Disposisi 4) Struktur Birokrasi.
Hasil penelitian dari seluruh indikator dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak ( KLA) di kabupaten majalengka belum optimal hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya kendala yang ditemui pada upaya pemenuhan hak-hak anak di kabupaten majalengka. Berbagai kendala yang ditemui pada pelaksanaan program kabupaten layak anak di kabupaten majalengka dipengaruhi berbagai faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan program kabupaten layak anak di kabupaten majalengka. Berbagai faktor tersebut yakni, faktor komunikasi antar pelaksana dalam pemberian informasi mengenai kabupaten layak anak, kurangnya sosialisasi mengenai program kabupaten layak anak kepada masyarakat, sumber daya pada aspek sumber daya anggaran, Forum Anak Majalengka belum terlalu dikenal baik oleh masyarakat ataupun oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi gugus tugas Kabupaten Layak Anak, dan masih ada Organisasi Perangkat Daerah yang belum mengetahui tentang program Kabupaten Layak Anak.

Kata Kunci : Implementasi, Implementasi Kebijakan, Pengembangan, Kabupaten Layak Anak.