Keberadaan komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia mulai diketahui sejak era 1960-an dan dari waktu ke waktu terus berkembang, bahkan mulai banyak organisasi yang membela kepentingan kelompok tersebut, di antaranya adalah Pokja GAYa Nusantara. Hingga saat ini, belum ada konstitusi mengenai pengaturan pidana terhadap kelompok tersebut secara tegas, terutama di Kota Cirebon, namun pengecualian pada Provinsi Aceh yang menegakkan Syari’at Islam. Rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam skripsi ini adalah bagaimana perspektif yuridis dan upaya untuk menanggulangi LGBT yang diusahakan oleh berbagai organisasi masyarakat serta lembaga pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris kualitatif yang didapatkan dari studi lapangan beserta dengan studi kepustakaan. Skripsi ini juga memuat simpulan bahwa pengaturan perihal LGBT khususnya di Kota Cirebon harus dipertegas yang berdasar pada hukum keagamaan berikut berbagai sanksi yang akan dijatuhkan pada pelakunya. Selain itu, terdapat juga saran yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menanggulangi LGBT baik dalam aspek keagamaan, penyiaran, maupun pendidikan.

Kata kunci: LGBT, Yuridis, dan Kota Cirebon