Munculnya Hak Tanggungan Elektronik terjadi karena perkembangan zaman semakin modern yang menimbulkan berbagai macam perubahan di dalam bidang teknologi informatika. Salah satunya terjadi kemajuan pada pemerintahan dengan munculnya E-Government. Penerapan E-Government ini sudah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk membangun pelayanan kepada masyarakat melalui layanan elektronik yaitu layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendaftaran Hak Tanggungan yang Terintegrasi Secara Elektronik dan kendala apa yang terjadi dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepustakaan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, dikaitkan dengan duduk permasalahan dalam penelitian ini. Tahapan sistem pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik dimulai dengan PPAT membuat APHT selanjutnya dikirim kedalam sistem Hak Tanggungan. Setelah itu pihak BPN melakukan pemeriksaan terhadap Edisi Hak Tanggungan, Nomor, Kode dan Peringkat Hak Tanggungan, Nomor, Tanggal Akta dan Nama PPAT, Nilai Hak Tanggungan, Pemegang Hak Tanggungan, Objek Hak Tanggungan, serta Pejabat yang mengesahkan. Lalu hasil dari pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik ini adalah Sertifikat HT-el. Kata kunci: Pendaftaran, Implementasi, Pendaftaran HT-el.