Jaksa sebagai eksekutor artinya memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam halnya pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan berupa kendaraan bermotor ternyata tidak semua barang bukti kendaraan bermotor dapat segera dikembalikan kepada pemiliknya dan akhirnya berakibat pada penumpukan barang bukti di Kejaksaan Negeri Cirebon. Beberapa barang bukti kendaraan bermotor yang harusnya dikembalikan kepada pemiliknya justru berdiam lama hingga bertahun-tahun sehingga tidak jelas dan tidak adanya kepastian mengenai penanganan hal tersebut.
Penelitian ini membahas mengenai permasalahan terkait bagaimana pelaksanaan eksekusi barang bukti berupa kendaraan bermotor ini dapat mengalami keterlambatan serta akibat hukum baik bagi jaksa maupun barang bukti kendaraan bermotor atas keterlambatan pelaksanaan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yang disebut juga metode penelitian doktrinal dengan jenis penelitian yaitu kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti kepustakaan dan wawancara, kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif analitis.
Keterlambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan berupa kendaraannya bermotor ini diakibatkan oleh kurang jelasnya informasi yang didapat, masalah dalam administrasi dan teknis pelaksanaan serta tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu pengembalian. Terhadap keterlambatan pelaksanaan ini akan berimbas pada penilaian kinerja hingga kredibilitas dari Jaksa itu sendiri. Dari hal tersebut, demi kelancaran dan kejelasan dalam pelaksanaan hendaknya diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu pelaksanaan pengembalian barang bukti.
Kata kunci : eksekusi barang bukti, pengembalian barang bukti, kendaraan bermotor