Permukiman kumuh merupakan lingkungan perumahan yang awalnya berkondisi baik namun kemudian menurun menjadi daerah yang padat. Perumahan kumuh digambarkan sebagai kawasan perumahan yang memiliki lingkungan yang tidak teratur, kotor, tidak memiliki keindahan dan kurang sehat dimana keadaannya tidak sesuai dengan perkembangan kota. Di Indonesia masih banyak dijumpai permukiman yang tidak layak/ kumuh. Pemerintah dalam mengatasi perumahan dan permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kota Cirebon memiliki luas kawasan kumuh sebesar 315,91 hektar. Oleh Karena itu penulis mengambil judul penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Cirebon. Penelitian ini memiliki maksud untuk memperoleh deskripsi mengenai bagaimana implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Cirebon. Kemudian mengetahui apa saja yang hambatan-hambatan yang ditemukan dan upaya-upaya apa yang dilakukan dari pemerintah dalam mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon yang berwenang mengenai hal yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh. Studi kepustakaan diperoleh dari referensi buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data kualitatif menggunakan kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III. Hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh adalah mendeskripsikan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yaitu mengenai keterbatasan sumber daya manusia, alokasi dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan kurang optimalnya koordinasi antara pihak yang terlibat. Dalam hal ini dimensi sumberdaya dan struktur birokrasi perlu ditingkatkan lagi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Kota Tanpa Kumuh