Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian Implementasi Kebijakan pemerintah desa dalam mewujudkan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi masalah dalam Implementasi Kebijakan pemerintah desa dalam mewujudkan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, serta untuk mengetahui apa upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi Kebijakan pemerintah desa dalam mewujudkan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk memastikan keadaan yang sebenarnya dilapangan, Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data-data yang mendalam dari narasumber dan Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi berupa arsip atau foto-foto mengenai implementasi kebijakan pemerintah desa dalam mewujudkan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Selanjutnya Teknik keabsahan data yamg digunakan yaitu Triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Implementasi Kebijakan pemerintah desa dalam mewujudkan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupten Cirebon belum optimal karena setelah peneliti melakukan penelitian masih terdapat penghambat, apabila dianalisis menggunakan teorri George C. Edward III mengenai dimensi kebijakan publik maka dikatakan bahwa implementasi kebijakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon masih belum optimal karena masih ada beberapa dimensi yang belum sesuai dengan keadaan di lapangan. Kurangnya sosialisai yang diberikan kepada masyarakat membuat masyarakat tidak paham apa aitu BUMDes. Dana pengembangan BUMDes yang tidak stabil akibat pandemi. Sarana prasarana yang kurang memadai serta tidak tersedianya Gedung sekertariat BUMDes.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Badan Usaha Milik Desa