Pandemi Covid-19 yang juga mewabah di Kota Cirebon membuat kerugian yang sangat besar diberbagai sektor. Untuk masyarakat sebagai tenaga kerja, atau pengusaha yang memiliki perusahan, serta negara pun ikut terkena dampaknya. Perusahaan merumahkan pekerjanya namun tidak memberikan hak tenaga kerja secara penuh, yang mana hal tersebut merupakan bagian tanggung jawab dari perusahaan. Perusahaan memberikan alasan ahwa hal tersebut terjadi karena adanya Force Majuere efek dari pandemi Covid-19. Yang pada akhirnya mereka dirumahkan begitu saja hanya dengan surat keterangan yang didapatkan dari pihak hotel tanpa adanya kejelasan dari pihak perusahan didalam surat tersebut kapan mereka akan kembali untuk bekerja, dan hak-hak yang didapatkan.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan melalui perundang-undangan yang berlaku dengan di jadikan sebagai data bahan hukum prime. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data bahan hukum sekunder yang di dapat dari studi pustaka berupa bukum hukum, jurnal hukum, serta literasi lain yang dikaitkan dengan inti dari penelitian ini. Sertra bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan kamus lainnya.
Hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas menunjukkan bahwa: (1) Adanya hubungan kerja, tenaga kerja yang dirumahkan tetap berhak mendapatkan surat keterangan yang secara lengkap dentgan berisikan berapa lama ia dirumahkan, besaran upah yang di dapat, hak-hak yang diperoleh harus tercantum sesuai dengan adanya unsur dari Perjanjian Tertulis guna adanya kepastian hukum, (2) Bagi tenaga kerja yang dirumahkan tetap berhak mendapatkan hak-haknya secara penuh karena perusahaan yang mengalami dampak masuk dalam kategori Force Majuere Relatif. Maka perusahaan dapat mengajukan penangguhan upah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Yang Dirumahkan, Pandemi Covid-19.