Kebutuhan manusia akan tanah dari waktu ke waktu semakin meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan, pertambahan penduduk dan kemajuan ekonomi. Tanah dalam suatu negara tidak bisa dikuasai dan digunakan secara bebas oleh manusia, akan tetapi terikat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara selaku penguasa hak secara umum.
Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana upaya penyelesaian pihak Kantor Pertanahan terhadap sertipikat yang tidak bisa dibalik nama dikarenakan pemilik pertama atau ahli waris tidak diketahui dan apa akibat hukum balik nama jika pemilik pertama atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya. Penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pihak Kantor Pertanahan terhadap sertipikat yang tidak bisa dibalik nama dikarenakan pemilik pertama atau ahli waris tidak diketahui serta akibaat hukum apa yang aakan terjadi apabila suatu sertipikat ingin dibalik nama tetapi tidak diketahui pemilik pertama ataupun ahli warisnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan berdasarkan peraturan Undang-Undang serta wawancara sebagai bahan penunjang.
Berdasarkan hasil penelitian upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan untuk menyelesaikan balik nama jika pemilik pertama atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya yaitu dengan penetapan dari pengadilan karena pada dasarnya sertipikat yang akan dibalik nama di dapatkan dari peralihan hak melalui jual beli tanpa adanya AJB dan akibat hukum yang akan didapatkan karena tidak adanya pemilik pertama atau ahli waris yaitu sertipikat tidak sah secara hukum karena peralihan hak melalui jual belinya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Kata kunci : Ahli waris, peralihan hak atas tanah, balik nama