Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Studi kasus BUMDes di Kecamatan Lemahabang), untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menjadi masalah dalam Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, serta untuk mengetahui apa upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon) yang belum optimal, rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang berupa teknik Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik keabsahan data yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan program BUMDes di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon belum optimal karena setelah penulis melakukan penelitian masih terdapat kendala. Apabila di analisis menggunakan teori George C. Edward III mengenai dimensi implementasi kebijakan publik maka dikatakan bahwa implementasi kebijakan program BUMDes di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon masih belum optimal karena masih ada beberapa dimensi yang belum sesuai dengan keadaan di lapangan. Kurangnya komunikasi antara Kepala Dinas, Tenaga Ahli, Kepala Desa, dan masyarakat, sehingga masyarakat masih belum paham mengenai apa itu BUMDes. Kurangnya staf pelaksana, sehingga menghambat jalannya pelaksanaan program BUMDes. Sarana dan prasarana yang kurang serta tidak tersediannya kantor sekretariat unit pelaksana tingkat kecamatan. SOPs belum berjalan dengan baik karena masih ada desa di Kabupaten Cirebon yang belum mendirikan BUMDes.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Badan Usaha Milik Desa