Pemilihan kuwu merupakan sarana untuk menyampaikan apirasi masyarakat namun dalam pelaksanaanya, pemilihan kuwu seringkali diwaranai dengan tindak pidana perjudian menjelang pelaksanaannya yang tentu dapat menodai jalannya demokrasi yang jujur dan adil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru berdasarkan pasal 303 KUHP dan pasal 303 Bis KUHP, serta bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku perjudian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru dan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku perjudian tersebut. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Pertanggungjawbaan pidana terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru yaitu berdasarkan pasal 303 KUHP dan 303 Bis KUHP, dimana pelaku perjudian telah memenuhi unsur subjektif dan objektif dari pasal 303 KUHP dan pasal 303 Bis KUHP.
Upaya hukum terhadap tindak pidana perjudian pada pemilihan kuwu di desa jatibarang baru yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah berupa upaya preemtif, preventif, serta represif. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya sampai pada proses penyidikan dikarenakan kesulitan dalam hal pembuktian.
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru sebagaimana diatur pada pasal 303 KUHP dan 303 Bis KUHP, sedangankan untuk upaya penghentian penyidikan sebagaimana diatur pada pasal 109 KUHAP ayat (2) huruf a.
Kata Kunci : Perjudian Pada Pemilihan Kuwu, Pertanggungjawaban Pidana, Penyidikan.