Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan fungsi lembaga perwakilan yang dibagi menjadi tiga: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai bagaimana pengawasan DPRD dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan pada tingkat sekolah menengah atas, apa saja faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pengawasan tersebut serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menangani hambatan pada pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Kota Cirebon. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang didapatkan dengan cara studi kepustakaan maupun studi lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan kunci serta informan pendukung. Studi kepustakaan diperoleh dari beberapa referensi buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan laporan- laporan yang diterima dari masyarakat, pengawasan oleh DPRD juga dilakukan secara berkala melalui rapat kerja maupun rapat koordinas untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan yang sedang berjalan. Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut terjadi karena keadaan saat pandemi yang dapat menghambat beberapa kegiatan serta keseriusan dari dinas terkait dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan yang terjadi adalah mengundang dinas terkait berdasarkan laporan yang masuk dari masyarakat untuk dikonfirmasi agar dapat dilakukan tindaklanjut atas permasalahan yang ada.

Kata Kunci: Pengawasan, DPRD, Kebijakan