Munculnya sengketa batas tanah tidak dapat dihindari, penyebab permasalahan tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahpahaman mengenai letak, luas dan batas-batas tanahnya. Diperlukan adanya penyelesaian sengketa yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, meliputi jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak, jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas dan luas suatu bidang tanah.
Dalam penelitian Yuridis Empiris ini, bertujuan untuk memahami tentang penyelesaian sengketa batas tanah melalu mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi pada sengketa batas tanah dan apa saja faktor penghambat yang ditemui Kantor Pertanahan Indramayu dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui jalur mediasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagian aturan mengenai mediasi sudah diterapkan, namun ada sebagian lain yang belum sesuai dengan aturan, yaitu pertama, ketentuan tentang Prosedur Mediasi yang menjelaskan bahwa apabila dalam proses mediasi, terjadi jalan buntu, mediator dapat melakukan kaukus. Tetapi pada saat proses mediasi, pihak kantor pertanhan tidak menggunakan langkah ini. Kedua, bahwa pelaksanaan mediasi lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Ketiga, tentang peserta mediasi terdiri dari: tim pengolah, pejabat kementrian, mediator, para pihak dan pakar atau ahli yang terkait. Dalam pelaksanaannya peserta mediasi cukup terdiri dari mediator dan para pihak yang berselisih. Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi yaitu: pihak yang tidak memanfaatkan waktu untuk hadir dan cenderung menyepelekan undangan mediasi. Tidak ada sanksi tegas dari pihak Kantor Pertanahan. Dan yang terakhir masih kurangnya tenaga mediator pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu.
Pada kenyataan dilapangan masih banyak aturan yang belum di laksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan kesalahan tersebut baik berasalah dari dari pihak BPN sendiri maupun dari pihak yang bersengketa.
Kata Kunci : Pertanahan, Penyelesaian Sengketa dan Mediasi.