Di Indonesia kasus pelecehan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak sekarang ini sangat memprihatinkan karena begitu banyak kasus, khususnya di pesantren Tahfidz Madani, yang dimana seorang kiyai yang tega melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap 13 santriwatinya sendiri yang masih dibawah umur.
Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu tentang Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual dipesantren serta Bagaimanakah Hambatan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dan Pelecehan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis empiris, dimana penelitian ini mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama pada kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan, Pelecehan Seksual, Anak