Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif peran serta masyarakat dalam proses
legislasi nasional, dengan studi fokus pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU
SISDIKNAS) dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kedua regulasi ini
merupakan instrumen hukum strategis dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan pendidikan
https://greenationpublisher.org/JGSP, Vol. 3, No. 3, Agustus - Oktober 2025
502 | Page
dan informasi yang terbuka dan akuntabel. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya
efektivitas implementasi kedua undang-undang tersebut dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat
secara adil, khususnya kelompok yang rentan terhadap eksklusi sosial dan geografis. Pendekatan yang
digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen, yang mencakup analisis terhadap
substansi hukum, proses legislasi, serta pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU SISDIKNAS dan UU KIP telah memuat prinsipprinsip partisipasi publik dan akses yang inklusif. Namun, dalam praktiknya terdapat kesenjangan
antara ketentuan hukum dan implementasi faktual di lapangan. Kendala utama yang diidentifikasi
meliputi minimnya ruang partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan undang-undang,
dominasi elit dalam agenda legislasi, lemahnya pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta hambatan
birokrasi dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, inkonsistensi kebijakan antara tingkat pusat dan
daerah turut memperlemah efektivitas regulasi tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi
sistem legislasi harus diarahkan pada penguatan mekanisme partisipasi publik yang substansial,
peningkatan kapasitas institusi pengawas, serta penyelarasan kebijakan lintas sektor dan tingkat
pemerintahan. Dengan tata kelola legislasi yang lebih inklusif dan akuntabel, regulasi di bidang
pendidikan dan informasi dapat berfungsi secara optimal dalam mendorong pemerataan akses dan
kualitas layanan publik yang berkeadilan.