Pemidanaan sebagai suatu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang
telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam pemidanaan terdapat sebuah sistem
pemidanaan double track system pidana pokok dan pidana tindakan. Hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang termasuk dalam
tindak pidana extra ordinary crime haruslah memiliki efek jera. Begitu pula dalam
perkara Dinas PUPR kota Cirebon pada tahun anggaran 2017 terdapat pekerjaan
peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dalam pekerajaan tersebut terdapat
temuan kelebihan bayar menyangkut volume maupun kualitas yang tidak sesuai
dengan ketentuan dalam kontrak, yang mengakibatkan indikasi kuat karena
adanya kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 2.334.021.032,47.
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan cara
mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur,
perundang-undangan dan beberapa berita yang berkaitan dengan permasalahan
yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan pemidanaan terhadap
pelaku tindak pidana korupsi.
Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah
mengatur pidana pokok dan pidana tindakan, dalam hal ini pidana uang pengganti
dalam kerugian keuangan Negara yang telah dinikmati terpidana. Tetapi dalam
pemidanaan Tindak Pidana Korupsi, ada beberapa putusan hakim yang belum
menerapkan double track system. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana harus melihat fakta-fakta dalam persidangan dan harus memperhatikan hal-
hal yang meringankan dan memberatkan.

Kata Kunci : Pemidanaan, Double Track System, Korupsi