Negara Indonesia memiliki lembaga Direktorat Jederal Bea Cukai untuk melindungi perdagangan internasional dimana adanya ekspor dan impor biasa disebut Trade Facilitator yaitu fungsi yang memberikan fasilitas perdagangan dengan tujuan tertentu yaitu menekan biaya yang tinggi.
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai masuk dan keluarnya barang ekspor impor ke Indonesia.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif, yaitu dengan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengumpulkan data primer berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 7 pasal 107 tentang perdagangan dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian dilanjutkan
dengan mengumpulkan data sekunder menggunakan studi pustaka yaitu dari buku hukum, kemudian dari jurnal hukum, lalu penulis juga menggunakan artikel hukum dan juga menggunakan sebagian literatur lainnya yang dikaitkan dengan inti dari permasalahan sebagaimana yang tertuang dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jika adanya pembongkaran ataupun penimbunan barang impor yang akan dikeluarkan sebelum adanya kewajiban pabeanan yang tidak adanya perizinan dari pejabat bea cukai dalam pasal 102 huruf D dan juga huruf F undang-undang kepabeanan, (2) jika ada yang sengaja menginformasikan jumlah barang ataupun jenis barang yang tidak sesuai adanya akibat dalam pungutan negara dalam pasal 103 undang-undang kepabeanan. Berdasarkan hal tersebut tidak adanya pertanggungjawaban dan juga tidak adanya keadilan dalam menyelesaikan putusan.

Kata kunci: Trade Facilitator, Pembongkaran dan penimbunan, Penyelesaian
putusan