Pencemaran lingkungan yang bisa berakibat lebih jauh karena selain kerusakan lingkungan juga menimbulkan bahaya yang ditimbulkan yakni secara khusus adanya yang dikenal limbah bahan berbahaya dan beracun.Limbah ini merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun salah satunya terkandung dalam pengolahan konveksi di Desa Sukaraos Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, yang dapat mengakibatkan pencemaran limbah B3 pada usahanya sehingga hal ini perlu perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penulis akan mengkaji penelitian ini untuk mengetahui terkait kajian hukum dalam pengelolaan limbah B3 untuk mewujudkan keadilan hukum dan aspek penegakan hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Penelitian ini menggunakan paradigma positivism yang termasuk dalam penelitian doktrinal dan melalui pendekatan yuridis normative yaitu dengan pengolahan data dan analisisnya secara analisis kualitatif. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2019 dikaitkan dengan Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun belum mencerminkan keadilan hukum bagi para pelaku usaha UMKM Konveksi hal ini dikarenakan tidak diberikanya kewajiban dari pemerintah daerah untuk alokasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha, izin yang sulit dan biaya pengelolaan limbah yang dibebankan kepada pelaku usaha serta berbiaya mahal. Adapun aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka masih belum efektif karena ada faktor- faktor dalam penegakan hukum itu sendiri antara lain faktor hukm, Faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum yang belum disadari oelh masyarakat. Simpuilan dari penelitian ini adalah bahwa aturan yang ada selama ini di Kabupaten Majalengka dan aturan lainya belum menciptakan keadilan hukum bagi pelaku itu sendiri dikarenakan dalam penegakan hukum lingkungan dan perlindungan terhadap pelaku usaha belum maksimal disebabkan beberapa faktor penegakan hukum yang tidak berjalan secara maksimal.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Pengelolaan Limbah, Nilai Keadilan Hukum.