Tata ruang merupakan suatu instrumen yuridis perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang kemudian dijadikan salah satu fokus utama United Nation
dalam Sustainable Development Goals. Namun Negara Indonesia yang sedang
fokus dalam pembangunan dan percepatan investasi membuat sering terjadinya
tindakan yang abai terhadap pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup. Penelitian
ini memiliki rumusan masalah mengenai pengimplementasian kebijakan penataan
ruang di daerah dalam rangka mewujudkan tujuan nomor 11 Sustainable
Development Goals dan konstruksi kebijakan pemerintah daerah dalam
mengakomodir kepentingan isu-isu lingkungan hidup berkenaan dengan
Sustainable Development Goals. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji
implementasi kebijakan penataan ruang daerah dalam rangka mewujudkan tujuan
nomor 11 Sustainable Development Goals dan menganalisis konstruksi kebijakan
pemerintah daerah dalam mengakomodir kepentingan isu-isu lingkungan hidup
berkenaan dengan Sustainable Development Goals. Paradigma yang digunakan
adalah critical legal studies dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan
pendekatan penelitian socio legal.
Hasil penelitian menemukan bahwa permasalahan mengenai
pengimplementasian tujuan nomor 11 Sustainable Development Goals di
Kabupaten Majalengka masih mengalami kendala karena Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka
Tahun 2011-2031 sudah tidak relevan dimasa pembangunan saat ini yangmana
membutuhkan pemanfaatan ruang dan lingkungan yang sangat signifikan.
Konstruksi kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Majalengka terlihat
dari tidak adanya peraturan daerah terkait lingkungan hidup yang sebenarnya sudah
menjadi tuntutan mendesak untuk Kabupaten Majalengka saat ini.