Latar Belakang: Perkembangan praktik Akupunktur di Indonesia dimulai dari
tradisi turun temurun, lulusan kursus hingga Pendidikan Tinggi. Perubahan jaman
dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan terutama Akupunktur maka
aturan hukum berubah. Pemahaman dan kesadaran hukum membutuhkan
pengetahuan, penegakan, sikap dan perilaku hukum untuk mencapai tujuan norma
yang dibuat agar mencapai hasil maksimal, menemukan keadilan, kepastian hukum
dan kemanfaatan bagi semua masyarakat sehingga dapat memberikan solusi dari
kendala-kendala yang timbul akibat penerapan kebijakan baru terutama para
Akupunkturis yang belum mengetahui, memahami, bersikap dan berperilaku sesuai
dengan hukum.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif-Naturalistik yang pada
hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan
mereka dan berusaha memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang dunia
sekitarnya. Penelitian ini dilakukan bulan Juni-Agustus 2022 pada anggota
Akupunkturis/Akupunktur Terapis.
Hasil: Kesadaran hukum para Akupunkturis/Akupunktur Terapis masih belum
semuanya sadar untuk mematuhi kebijakan yang ada dan masih ditemukan
beberapa kendala dalam penerapan Permenkes RI Nomor 34 Tahun 2018 terhadap
penyelenggaraan dan praktik Akupunktur Terapis.
Kesimpulan: Pemerintah dan Organisasi Profesi Akupunktur lebih sering
memberikan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan dan praktik Akupunktur.
Kata kunci: Analisis Yuridis Empiris, Kesadaran Hukum, Permenkes 34/2018,
Akupunktur, SIPAT.