Kekosongan hukum yang mempengaruhi angka kecelakaan kerja sektor konstruksi, minimnya kesadaran pengusaha dan tenaga kerja terhadap penerapan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta lemahnya pengawasan dalam penegakan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kabupaten Cirebon menjadi permasalahan utama dalam upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja konstruksi. Kondisi tersebut memunculkan dua kondisi pokok menyangkut Bagaimanakah Perusahaan Jasa Konstruksi menerapkan perlindungan hukum untuk tenaga kerja konstruksi berdasarkan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan kepada tenaga kerja konstruksi mengacu berdasarkan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi dan untuk menelaah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja konstruksi mengacu berdasarkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan cara mengkaji data primer dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Laporan Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon periode tahun 2023-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerapan perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi masih menghadapi kendala kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan sumber daya sehingga rentan terjadi pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas pengawasan dan integrasi sistem pengawasan berbasis teknologi.

Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Tenaga Kerja, UU Cipta Kerja.