Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana menjadi salah satu kebijakan strategis Polri untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri, terutama penyidik pada tingkat kepolisian resor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur penerapan restorative justice, mengevaluasi kapasitas SDM Polri dalam implementasinya, serta menelaah secara empiris praktik penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif di Polres Kuningan.
Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP, KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan empiris dilakukan melalui studi lapangan di Polres Kuningan, meliputi wawancara dengan penyidik, observasi proses mediasi penal, serta analisis dokumen perkara yang diselesaikan melalui restorative justice. Data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan hubungan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, dasar hukum penerapan restorative justice telah memberikan ruang yang jelas bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui mekanisme pemulihan. Namun, pada tataran empiris di Polres Kuningan ditemukan bahwa kualitas SDM Polri masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pemahaman prinsip-prinsip keadilan restoratif, teknik mediasi penal, kemampuan komunikasi persuasif, serta konsistensi dalam menerapkan standar operasional prosedur sesuai regulasi. Beberapa hambatan lain juga muncul, seperti tingginya beban kerja penyidik, kurangnya pelatihan berbasis kompetensi, serta tekanan budaya organisasi yang masih dominan berorientasi pada pendekatan retributif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas SDM Polri merupakan faktor determinan bagi optimalnya penerapan restorative justice di Polres Kuningan. Diperlukan strategi penguatan melalui pelatihan terstruktur, sertifikasi kompetensi mediasi penal, peningkatan integritas dan etika profesi, serta penyempurnaan regulasi internal dan mekanisme pengawasan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan Polri dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di tingkat lokal maupun nasional.

Kata kunci: SDM Polri, restorative justice, penyelesaian perkara pidana, kajian hukum, Polres Kuningan, mediasi penal.