Pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang dilakukan pelaku usaha menjadi permasalahan dalam penerapan sanksi administrasi yang proporsional pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cirebon. Kondisi tersebut memunculkan dua kondisi pokok menyangkut bagaimanakah penerapan sanksi administrasi yang dapat dilakukan oleh Pengawasan Satuan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cirebon dan bagaimanakah kebijakan Pengawasan Satuan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cirebon dalam membangun tertib administrasi untuk pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan sebagai perwujudan mencapai kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi administrasi oleh Pengawasan Satuan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cirebon serta menganalisis kebijakan penerapan sanksi administrasi sesuai dengan paradigma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji data primer dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 serta data sekunder dari laporan tahunan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Cirebon periode 2023-2024. Hasil penelitian menunjukkan sanksi administrasi efektif untuk penegakan hukum dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Sanksi administrasi telah diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Implementasi kebijakan penerapan sanksi menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Rekomendasi penelitian mencakup penyelarasan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan dan sistem monitoring berbasis teknologi.