Pemanfaatan sumber daya air bagi kegiatan pariwisata di Kabupaten Kuningan menunjukkan gejala meningkatnya tekanan ekologis pada mata air, kawasan resapan, dan daya dukung lingkungan, sementara Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan belum menyediakan instrumen pengaturan yang memadai. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan: (1) bagaimana pengaturan pemanfaatan sumber daya air dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 dan sejauh mana efektivitasnya dalam melindungi ekosistem air; dan (2) bagaimana model hukum ideal untuk mencegah unintended impacts pemanfaatan air oleh sektor wisata. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan ketentuan hukum pemanfaatan air yang mampu menjamin keberlanjutan ekosistem dan keadilan ekologis melalui perbaikan terhadap kerangka hukum daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analisis kritis berdasarkan teori keadilan ekologis Klaus Bosselmann. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2013 tidak mengatur batas pemanfaatan air, kewajiban konservasi, zona lindung mata air, maupun mekanisme perizinan pemanfaatan air, sehingga tidak mampu mencegah kerusakan ekosistem dan ketimpangan akses air antara pelaku wisata dan masyarakat. Pembahasan penelitian ini menegaskan perlunya model ecosystem based regulation yang mengintegrasikan nilai intrinsik alam, integritas ekosistem, batas ekologis, dan tanggung jawab antargenerasi sebagai dasar pembentukan norma.
Kata Kunci: Pengelolaan Sumber Daya Air, Pariwisata, Peraturan Daerah, Keadilan Ekologis