Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterlibatan UMKM lokal dalam kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di Kabupaten Cirebon, meskipun regulasi nasional khususnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 telah mewajibkan alokasi minimal 40% belanja pemerintah untuk UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berfungsi optimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi PBJP untuk UMKM serta mengkaji konstruksi mekanisme pemberdayaan UMKM melalui kebijakan tersebut dalam rangka stimulus ekonomi daerah. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap aparatur Dinas Koperasi dan UMKM serta pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PBJP masih belum optimal, tercermin dari tingkat partisipasi UMKM yang rendah (sekitar 19% dari 31.054 UMKM), keterbatasan regulasi daerah pendukung, kurangnya literasi kebijakan, serta belum meratanya pendampingan teknis. Meski demikian, ditemukan komitmen tinggi dari aparatur pelaksana dan adanya dampak positif bagi UMKM yang telah terlibat, seperti peningkatan omzet dan perluasan jaringan pasar. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas PBJP sebagai instrumen pemberdayaan UMKM memerlukan penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas pelaksana dan UMKM, serta perluasan akses informasi dan pendampingan sehingga stimulus ekonomi daerah dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, PBJP, UMKM