Fenomena terorisme di Indonesia merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional, stabilitas sosial, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kabupaten Cirebon dipilih sebagai locus penelitian karena memiliki dinamika yang khas, dengan keberadaan narapidana terorisme (napiter), eks-napiter, serta lembaga pendidikan keagamaan bercorak eksklusif yang rawan menjadi basis penyebaran paham radikal. Kondisi ini menuntut peran aktif TNI Angkatan Darat dalam menjalankan fungsi operasi militer selain perang (OMSP), khususnya melalui strategi pencegahan yang humanis dan berbasis pada pendekatan sosial-kultural masyarakat setempat.
Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup dua aspek. Pertama, bagaimana praktik TNI AD dalam pencegahan terorisme di Kabupaten Cirebon, termasuk strategi deteksi dini, pemetaan jaringan, dan pembinaan teritorial. Kedua, bagaimana peran TNI AD dapat diwujudkan secara humanis melalui pendekatan sosial, keagamaan, dan kekeluargaan dalam rangka reintegrasi eks-napiter dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap radikalisme.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan memadukan analisis normatif terhadap regulasi yang berlaku (UU No. 34 Tahun 2004 dan UU No. 5 Tahun 2018) dengan data primer berupa pengalaman empiris penulis dalam menjalankan tugas kewilayahan di Kabupaten Cirebon. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta studi dokumen terkait napiter, eks-napiter, dan pesantren bercorak eksklusif. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji praktik pencegahan terorisme secara komprehensif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencegahan terorisme oleh TNI AD di Kabupaten Cirebon berjalan melalui tiga strategi utama: deteksi dini melalui intelijen kewilayahan, pembinaan teritorial oleh Babinsa, serta sinergi lintas sektor dengan Polri, BNPT, dan Kementerian Agama. Peran humanis TNI AD tampak pada upaya pendampingan sosial dan reintegrasi eks-napiter, dengan capaian reintegrasi sebesar 83,3% (20 dari 24 eks-napiter kembali diterima di masyarakat). Namun, masih terdapat tantangan berupa resistensi sosial, pesantren bercorak eksklusif, serta keterbatasan regulasi dan sarana. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas Babinsa, dan strategi humanis berkelanjutan dalam pencegahan terorisme.
Kata kunci : TNI, terorisme, humanisme