Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka (open system), dimana setiap orang diberikan peluang untuk mengadakan perjanjian sepanjang dilandasi dengan itikad baik. Namun, dalam praktek perjanjian sewa-menyewa yang diadakan oleh Pemerintah (Dirjen Perhubungan Udara) dengan pihak swasta (Sekolah Penerbangan Swasta) asas tersebut tidak sepenuhnya berlaku karena perjanjian sewa-menyewa tersebut telah dibuat sedemikian rupa dimana klausulanya telah dibuat secara baku. Sehingga studi ini mempersoalkan mengenai pemberlakuan asas kebebasan berkontrak dan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak swasta.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian yang berbasis hukum sebagai norma/kaidah baik secara tertulis maupun tidak tertulis melalui studi kepustakaan, dan studi dokumen dalam upaya untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum: primer dan sekunder. Dalam pelaksanaannya penelitian ini didukung oleh data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara kemudian data tersebut dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama format perjanjian baku yang dibuat dalam perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah (Dirjen Perhubungan Udara) dengan pihak swasta (Sekolah Penerbangan Swasta) menunjukan adanya pembatasan, hal ini menunjukan tidak diberlakukannya asas kebebasan berkontrak secara mutlak. Kedua, wanprestasi dalam bentuk keterlambatan pemenuhan kewajiban dari pihak swasta (Sekolah Penerbangan Swasta) untuk membayar tarif sewa seperti yang telah dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut disebabkan karena tidak adanya persesuaian tarif akibat terjadinya force majeure dikeluarkannya PP No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, yang sebelumnya tidak diperjanjikan.

Kata Kunci : Asas Kebebasan Berkontrak, Sewa-Menyewa, Wanprestasi, Force Majeure.