Persoalan Pro Justitia Keimigrasian kini menjadi focus perhatian pemerintah setelah peningkatan penerapan pelayanan berbasis teknologi yakni Sistim Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT) atau One Stop Service (OSS) . Isu Pro Justitia keimigrasian sudah seharusnya diposisikan pada garda terdepan selaras dengan amanat UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang ada kaitannya dengan Penegakan Hukum Keimigrasian melalui Pro justitia terhadap WNA Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Penegakan hukum Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dalam menangani kasus WNA yang tidak melakukan kewajibannya yaitu dengan memprosesnya sampai dengan tuntas dan dilakukan deportasi terhadap WNA yang tidak melakukan kewajibannya. Proses Penyidikan Pegawai Negeri Imigrasi dilakukan dengan cara Pengolahan hasil pengawasan dan atau penyidikan, pemeriksaan, penindakan, Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, tindakan Pro Justitia sebaiknya lebih di efektifkan dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Keimigrasian Dan memperbanyak Penyidik Pegawai Negri Sipil Imigrasi (PPNS) supaya penyidikan lebih efisien.

Kata Kunci : Pro Justitia, Penegakan Hukum, Penyidikan.