Dalam upaya peningkatan pelayanan di daerah, pemerintah Kota Cirebon mengeluarkan suatu peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan parkir yang mengatur berbagai hak terkait wilayah perparkiran. Peraturan ini dapat menjadi acuan utama untuk mengatur penataan wilayah lahan parkir di Kota Cirebon. Hal ini sangat penting seiring berkembangnya pusat perbelanjaan dan hiburan, serta erat hubungannya dengan lalu lintas. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan dan penyelenggaraan peraturan perparkiran diberlakukan di Kota Cirebon dan hambatannya dalam menerapkan peraturan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah adanya penetapan lokasi wilayah perparkiran di dalam dan diluar ruang milik jalan Kota Cirebon dan Standart Oprasional Prosedur (SOP) untuk alur mekanisme pembuatan surat tugas bagi juru parkir. Akan tetapi, masih kurangnya ketertiban di masyarakat sehingga terdapat kemacetan kendaraan di Kota Cirebon. Selain itu, kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan ini adalah terbatasnya sarana untuk melakukan proses pencegahan, pengontrolan, dan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dan hambatan masyarakat yang kurang intens,serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan perparkiran. Kendala yang terakhir adalah masih belum banyak juru parkir yang memiliki surat tugas sehingga mereka tidak memahami pelanggaran perparkiran yang telah dilakukan.

Kata kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Hambatan, Peraturan Perparkiran, Kota Cirebon