E-litigasi adalah peradilan secara elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mengembangkan ruang lingkup E-court yaitu persidangan secara elektronik yang terdiri atas serangakaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.
Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 terhadap fitur E-litigasi dalam penyelesaian perkara permohonan ganti nama. Bagaimana pelaksanaan dari pihak Pengadilan sebagai instansi yang menerapkan fitur E-litigasi dalam penyelesaian perkara ataupun masyarakat yang akan mengajukan permohonan atau gugatan di Pengadilan Negeri. Serta untuk mengetahui bagaimana sarana dan prasarana di PN Majalengka dalam menunjang jalannya e-itigasi.
Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan demikian peneliti menggunakan wawancara dan studi literatur dalam pengumpulan data.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan e-litigasi dalam kasus permohonan ganti nama tidak sesuai dengan implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 di PN Majalengka. Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II yang telah menerapkan E-litigasi diharapkan dapat melaksanakan e-litigasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2019 untuk dapat membantu masyrakat dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang agar dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagai bentuk inovasi pemerintah dalam menghadapi permasalahan Covid-19.

Kata Kunci : E-litigasi, Pengadilan, Impelementasi.