AKUNTABILITAS KEPALA DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA (Studi Kasus di Beberapa Desa di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon)
ABDULLAH, 118160053 (2022) AKUNTABILITAS KEPALA DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA (Studi Kasus di Beberapa Desa di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon). Masters thesis, Universitas Swadaya Gunung Jati.
BAB I - BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang Akuntabilitas Kepala Desa
Terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015.Pengelolaan bantuan dana desa
adalah tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk
memajukan kesejahteraan rakyat dari bawah berdasarkan ketentuan Undang –
Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Dana Desa adalah dana yang
bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Adapun rumusan masalah penelitian ini 1)
bagaimana implementasi pengelolaan bantuan dana desa di wilayah kecamatan
kapetakan?, dan 2) bagaimana bentuk tanggung jawab kepala desa terhadap
pengelolaan bantuan anggaran dana desa di wiliayah kecamatan kapetakan
kabupaten Cirebon?.
Metode peneltian yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, dan studi
dokumentasi. Teknik analisis data yaitu teknik analisis data model interaktif
yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi (penyederhanaan) data,
penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi).
Dari hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa
tahun 2015 belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap
perencanaan bahwa pengelolaan dana desa adalah satu bagian yang tak
terpisahkan dengan keuangan desa sehingga dalam perencanaanya termuat
dalam APBDesa ditahun berjalan yang dilaksanakan pada Musrembangdes,
Tahap pelaksanaan sebagian beberapa desa telah dilaksanakannya prinsip
partisipatif dengan masyarakat dan transparansi anggaran, tahap pelaksanaan
ini prinsip tanggung jawab hanya sebatas pertanggungjawaban fisik. Tahap
pelaporan menitikberatkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang
melaporkan kepada Kepala Desa sebagai kuasa pengguna anggaran. Sejumlah
kendala juga ditemukan oleh pemerintah desa terkait dalam pelaksanaan
pengelolaan Dana Desa ini seperti kurangnya pengetahuan terhadap
pengelolaan administrasi, kurangnya informasi terhadap masyarakat dan belum
adanya tanggung jawab Kepala Desa kepada masyarakat terhadap pengelolaan
bantuan Dana Desa. Kendala – kendala membuat pelaksanaan pengelolaan
bantuan Dana Desa di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon belum
berjalan secara optimal. Perlu adanya tanggung jawab Kepala Desa yang
tinggi, evaluasi dan koordinasi agar proses pelaksanaan pengelolaan bantuan
dana desa tahun berikutnya dilaksanaakan secara optimal.
Kata kunci : Akuntabilitas, dana desa, dan pengelolaan anggaran.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Sekolah Pascasarjana > Magister Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username pasca |
| Date Deposited: | 02 May 2025 09:32 |
| Last Modified: | 23 Apr 2026 08:07 |
| URI: | https://eprints.ugj.ac.id/id/eprint/675 |
