Imigrasi bukan sekedar dengan pembuatan paspor dan pemberian cap keberangkatan dan kedatangan ke atau dari luar negeri di airport atau seaport saja,Tetapi juga sebagai penegak hukum bagi warga negara asing yang berada di indonesia. Proses deportasi warga negara asing eks narapidana yang melakukan tindak pidana di Negara Indonesia perlu membutuhkan waktu yang panjang dan adanya kedala dalam proses deportasi yang dilalui.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 208 ayat (2) PP Keimigrasian menjelaskan bahawa Dalam Jangka waktu orang asing yang ditempatkan di ruang detensi imigrasi dilakukan paling lama 30 hari.
Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian lainnya melalui tindakan keimigrasian dan proses pencegahan dan penang-kalan (CEKAL). Pengawasan dan penindakan keimigrasian adalah suatu tindakan yang berkelanjutan.
Kondisi deportasi orang asing di Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja pelaksanaan di lapangan masih terjadi kendala yang disebabkan oleh kurangnya prasarana fasilitas rudenim. Guna Upaya dalam mencegah terhambatnya proses deporotasi warga negara asing Pemerintah Pusat dan Kemenkumham Lebih memperhatikan lagi untuk fasilitas rudenim.
Kata Kunci : Imigrasi, Warga Negara Asing, Deportasi