Pentingnya peran profesi notaris untuk membantu menghasilkan suatu kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat, lebih bersifat bagaimana caranya mencegah terjadinya sebuah permasalahan di bidang hukum. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Cirebon adalah salah satu badan yang memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap kinerja seorang notaris di daerah kerja Kabupaten Cirebon bertujuan agar notaris dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan sehingga nantinya tidak terjadi suatu kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pengguna jasa notaris tersebut ataupun dapat merusak nama baik dari notaris yang bersangkutan. Permasalahan yang akan dibahas penulis yaitu tentang bagaimana proses penyelesaian terhadap permasalahan pelanggaran jabatan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Cirebon serta bagaimana hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian terhadap permasalahan pelanggaran jabatan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Cirebon. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, penelitian hukum yang dilakukakn dengan cara penelitian bahan pustaka atau data skunder, penelitian ini dapat dinamakan penelitian Normatif atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan Majelis Pengawas Daerah Notari Kabupaten Cirebon dalam menyelesaikan pelanggaran jabatan oleh notaris tersebut diatas berpacuan kepada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris serta yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaannya diantaranya terlapor yang memberikan keterangan yang berbelit-belit.

Kata Kunci: Pelanggaran Jabatan, Notaris, Majelis Pengawas Daerah.