Pemerintahan desa memiliki kekayaan untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari
desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pedoman pelaksanaan
pengelolaan aset desa, khususnya dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan
aset desa di Desa Sampiran berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Untuk tanggung jawab pelaksanaan
pengelolaan aset desa di Desa Sampiran dibebankan kepada Kuwu Sampiran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pengelolaan aset desa
di Desa Sampiran dan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban kuwu terhadap
aset desa yang dipakai oleh penduduknya. Metode penelitian yang digunakan adalah
yuridis-empiris, dengan metode pendekatan psikologi hukum, yaitu pendekatan dengan
mana hukum dilihat dari kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu berkaitan dengan
kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum.
Berdasarkan data penelitian dan pembahasan hasil penelitian bahwa tanggung jawab
pengelolaan aset desa di Desa Sampiran tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan
pedoman yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa karena dalam pelaksanaan pengeloaan aset desa di Desa
Sampiran timbul permasalahan berupa adanya tanah kas desa yang digunakan oleh
warga selama 3 (tiga) tahun yang padahal jangka waktu yang sesuai dengan perjanjian
sewa dengan pemerintah desa hanya berlangsung selama 1 (satu) tahun. Sedangkan, di
sisi lain, pihak pemerintah desa tidak memiliki bukti untuk mengambil alih kembali
tanah-tanah kas desa tersebut karena Kuwu Sampiran pernah kurang teliti dalam
melaksanakan pengadministrasian dengan tidak menyuruh Sekretaris Desa Sampiran
untuk mencatatkan nama-nama pihak penyewa dan lokasi-lokasi tanah kas desa yang
menjadi objek sewa dalam buku register.

Kata Kunci : Pengelolaan Aset Desa, Kuwu, Tanah Kas Desa