Fenomena Good Governance muncul karena adanya ketidakpuasan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Melalui penyelenggaraan layanan publik, pemerintah, warga sipil, dan para pelaku pasar berinteraksi secara intensif sehingga apabila pemerintah dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, maka manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan para pelaku pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik yang dijalakan untuk mewujudkan Good Governance di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik serta upaya yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Kelurahan Sunyaragi dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Kelurahan Sunyaragi. Pada penelitian ini informan di bagi menjadi dua yaitu key informan yaitu Lurah Kelurahan Sunyaragi dan secondary informan yaitu Sekretaris Kelurahan Sunyaragi dan Warga Kelurahan Sunyaragi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi data dimana Trianggulasi adalah teknik yang diperoleh dengan cara check, recheck, dan cros check terhadap data itu. Teknik analisa data pengumpulan data, reduksi atau penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan parameter Prinsip Good Governance yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Aturan Hukum. Selain itu penulis juga menggunakan parameter asas pelayanan publik yaitu Pembatasan Prosedur /Sederhana, Kejelasan, Kepastian terhadap jadwal dan durasi waktu pelaksanaan pelayanan. Akurasi Pelayanan, Adanya rasa aman, Bertanggung jawab, Fasilitas pelayanan, dan Kemudahan akses. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik yang dijalankan oleh Kelurahan Sunyaragi sudah cukup baik walaupun ada beberapa kendala yang menyebakan belum terwujudnya Good Governance karena kurangnya sinergitas antara pemerintah dan pihak swasta sehingga menyebabkan masyarakat menjadi terombang ambing dalam proses pelayanan namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan sudah cukup fleksibel namun tetap mengedepankan aturan hukum yang bersifat prinsip

Kata kunci : Good Governance, Pelayanan Publik, Kelurahan Sunyaragi