Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya penyandang disabilitas di Kabupaten majalengka dan masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan haknya seperti alat bantu untuk penunjang kegiatan sehari-hari. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka merupakan salah satu aktor yang bertugas melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas, namun dalam pengimplementasiannya masih terdapat beberapa faktor penghambat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta upaya-upaya yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, kemudian analisis data pada skripsi ini menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka ini belum optimal. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini adalah 1) Landasan hukum yang jelas, 2) Komunikasi berjalan dengan baik, 3) Para pelaksana kebijakan memiliki sikap yang baik, 4) Struktur birokrasi yang jelas, 5) Adanya kerja sama dengan beberapa organisasi swasta penyandang disabilitas. Faktor penghambat implementasi kebijakan ini adalah kurangnya jumlah staf/pegawai, 2) Anggaran terbatas, 3) Sarana dan prasaran pendukung kurang memadai. Upaya yang dilakukan yaitu, 1) Mengusulkan penambahan sumber daya manusia, 2) Mengupayakan Sumber Daya Manusia, 3) Mengusulkan penambahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), 4) Mengajukan permohonan alat bantu ke Balai Sentra Terpadu Inten Soeweno, 5) Mengupayakan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial