Penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang “Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon” berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis ditemukan gejala-gejala yang menunjukkan implementasi kebijakan pembayaran parkir non tunai sistem QRIS di Kota Cirebon belum sesuai yang diharapkan. maka identifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut : bagaimanakah implementasi kebijakan pembayaran parkir non tunai sistem QRIS di Kota Cirebon, faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pembayaran parkir non tunai sistem QRIS di Kota Cirebon. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembayaran parkir non tunai sistem QRIS di Kota Cirebon, upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dari implementasi kebijakan pembayaran parkir non tunai sistem QRIS di Kota Cirebon. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pembayaran parkir non tunai sistem QRIS di Kota Cirebon dan bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pembayaran parkir non tunai sistem QRIS di Kota Cirebon.
Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Terusan Pemuda No.8 Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, dan informan pendukung yaitu Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Sub. Bagian Tata Usaha UPTD Parkir, dan Juru Parkir.
Teori yang digunakan merujuk kepada teori George C. Edwards III. Dalam teori tersebut variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu pertama, komunikasi, terdapat tiga indikator dalam mengukur keberhasilan komunikasi yaitu : transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Kedua, sumber daya, terdiri dari empat elemen yaitu : staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Ketiga, disposisi, hal-hal yang perlu dicermati yaitu : efek disposisi, melakukan pengaturan birokrasi, dan insentif. dan keempat, struktur birokrasi, dua karakteristik yang membuat organisasi kearah yang lebih baik yaitu membuat SOPs dan melaksanakan Frafmentasi. Oleh karena itu dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kualitas juru parkir dilapangan, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui program ini dan masyarakat yang lebih memilih pembayaran menggunakan uang tunai. Serta kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS