Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon,untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menjadi masalah dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon serta untuk mengetahui apa upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon yang belum optimal, rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini adalah “ belum optimalnya implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang berupa teknik Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk memastikan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data-data yang mendalam dari narasumber. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi berupa arsip atau foto mengenai implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kapetakan. Selanjutnya teknik keabsahan data yang penulis gunakan adalah triagulasi sumber. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon belum optimal karena setelah penulis melakukan penelitian masih terdapat beberapa kendala. Apabila di analisis menggunakan teori George C. Edwards III mengenai dimensi implementasi kebijakan publik maka dikatakan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon masih belum optimal karena masih ada beberapa dimensi yang belum sesuai dengan keadaan di lapangan. Kurangnya komunikasi antara pendamping dan peserta PKH, sehingga uang PKH tidak digunakan sebagaimana mestinya. Edukasi menganai PKH dari pendamping kepada peserta PKH masih belum jelas, sehingga peserta PKH masih banyak yang belum paham tentang PKH. kurangnya staf pelaksana, sehingga menghambat jalannya pelaksanaan PKH. Sarana dan prasarana masih menggunakan swadaya pendamping serta tidak tersedianya UPPKH tingkat kecamatan. SOPs belum berjalan dengan baik dikarenakan belum tepat sasaran, sehingga masyarakat banyak yang mengeluh dan mengalami kecemburuan sosial. Serta kurangnya koordinasi antara pendamping dengan pihak Kecamatan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan