Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana, hambatan apa saja yang ditemukan dilapangan, serta upaya-upaya untuk menyikapi hambatan-hambatan tersebut terkait pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima ( PKL ) dalam implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terutama di Jalan dr. Sudarsono Kecamatan Kesambi Kelurahan Kesambi Kota Cirebon yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ( DPKUKM ) dan Satual Polisi Pamong Praja ( Sat Pol PP ) Kota Cirebon.
Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai penertiban PKL yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon yaitu Pedagang Kaki Lima sulit untuk ditertibkan dikarenakan mereka apatis dengan Kawasan Tertib Lalu Lintas yang artinya bebas dari aktivitas jual beli PKL liar yang salah satunya adalah Jalan dr. Sudarsono dan tidak peduli terhadap pentingnya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon ( Studi Kasus Di Jalan dr. Sudarsono Kecamatan Kesambi Kelurahan Kesambi Kota Cirebon )”.
Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif. Metode ini berusaha memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang diteliti, menginterpretasikan, dan menjelaskan data yang ada secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Selain itu, peneliti mendapatkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang mengetahui secara mendalam mengenai implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Cirebon terhadap pelaksanaan penertibannya. Teori yang digunakan yaitu menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle yang variabel nya yaitu Isi dari Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan.
Hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon ( Studi Kasus Di Jalan dr. Sudarsono Kecamatan Kesambi Kelurahan Kesambi Kota Cirebon ) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dilihat dari parameter Tipe Manfaat, Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai, Letak Pengambilan Keputusan, Pelaksana Program, Kekuasaan, Strategi Aktor Yang Terlibat, Karakteristik Lembaga, dan Kepatuhan dan Daya Tanggap dari Para Pelaksana masih belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi.

Kata Kunci :Implementasi Kebijakan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima