Salah satu kebijakan pemerintah dalam hal menanggulangi masalah kemiskinan adalah dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH). Kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu meningkatkan kualitas hidup Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan cara mengakses komponen layanan kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding. Alasan penulis mengambil judul penelitian ini adalah karena masih ditemukannya masyarakat yang tidak mampu tetapi tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Penulis melakukan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode riset yang bersifat deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada dta, memanfaatkan teori yang ada sebagai pendukung. Informan dalam penelitian ini terdiri atas: 1) Informan kunci yaitu Kepala Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). 2) Informan pendukung yaitu Ketua RT 07, Masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Masyarakat yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Terdapat hambatan dalam proses pengawasan Kepala Desa dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi angka kemiskinan di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding yaitu terdapat aparat yang menyalahgunakan wewenang dalam hal menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Hasil penelitian yang penulis lakukan dalam Pengawasan Kepala Desa Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mengurangi Angka Kemiskinan Di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding yang dilihat dari Arifin Abdul Rachman dalam buku Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan (2011: 23) yaitu Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran tugas sudah optimal, Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang masih belum optimal karena aparat yang menyalahgunakan wewenangnya dalam hal menentukan masyarakat yang berhak menerima batuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar cukup optimal.

Kata Kunci: Pengawasan, Program Keluarga Harapan (PKH)