Anggaran Dana Desa diberikan langsung ke Desa oleh Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan daerah Perkotaan dan daerah Pedesaan. Hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi Pemerintah Desa dalam mengelola anggaran dana desa yang ditujukan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun disisi lain, penyimpangan dan penyalahgunaan terhadap dana desa tersebut masih terjadi. Untuk itu, pembinaan dan pengawasan dari instansi-instansi yang berwenang sangat dibutuhkan, agar pengelolaan dana desa tersebut terarah, transparan, dan akuntabel. Salah satu instansi yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa ialah Inspektorat Daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Kuningan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan Desa di Kabupaten Kuningan ada 3 (tiga) tahap pelaksanaan di pengawasan yaitu, 1 (satu) perencanaan, 2 (dua) menentukan ukuran pelaksanaan pengawasan, 3 (tiga) mengadakan tindakan perbaikan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan regular dan pemeriksaan kasus belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh, dikarenakan masih ada beberapa derah yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan fisik dan ada beberapa laporan terkait pelanggaran dalam penggunaan dana desa yang belum ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat meliputi kapasitas dan kuantitas aparat pengawas, dan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan target.
Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat Daerah, Dana Desa.